Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Moh Toha ST MSi memberikan pengarahan kepada pegewai saat sidak di DPUPR dan Disperkim, Rabu Pagi (03/01/2018). FOTO: kominfokendalLENSAINDONESIA.COM: Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Moh Toha ST MSi melakukan sidak ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) pada saat apel pagi, Rabu (03/01/2018).
Sidak pukul 07.00 WIB ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai khususnya dalam mengikuti apel pagi.
Tampak mendampingi Sekda para Asisten Sekda, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Usai pelaksanaan apel bersama yang dipimpin Kepala DPUPR Ir Sugiyono MT, Sekda Moh Toha menyampaikan pembinaan kepada ratusan pegawai peserta apel.
“Pada tahun 2018 ini, infrastruktur masih menjadi skala prioritas, terutama infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, juga infrastruktur sanitasi lingkungan dan kawasan permukiman,” kata Sekda Toha.
“Dengan keterbatasan anggaran, Pemkab Kendal berupaya menyelesaikan PR infrastruktur selesai pada akhir tahun 2018 dengan tidak hanya mengandalkan anggaran dari APBD saja. Kami mengirim proposal ke banyak pihak, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, maupun beberapa perusahaan untuk mendapatkan CSR (Corporate Social Responsibility). Hal ini dilakukan agar bisa mencapai target sebagimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)” tambahnya.
TPP naik 20 persen
Pada kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan kabar gembira, itu kenaikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).
“Pada tahun ini kami juga menaikkan TPP kepada para pegawai sebesar kurang lebih 20 persen dengan dana kurang lebih 130 miliar. Karena itu kami akan melakukan penilaian kinerja dengan beberapa indikator,” katanya.
Indikator pertama, kata Toha, kinerja program dan kegiatan perbulan dengan membuat time schedule sebagai indikator penilaian jadi tidak bersifat subyektif.
Indikator kedua penyerapan anggaran. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
harus membuat rencana perbulan dan setiap akhir bulan akan di evaluasi. Batas toleransi realisasi pencapaian adalah 80 persen.
Sedangkan indikator ketiga adalah realisasi pendapatan, bagaimana target pendapatan di breakdown dalam perbulan. indikator keempat pelayanan publik, dan indikator kelima kedisiplinan pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
“Kepala OPD harus berani menegur bawahannya yang melakukan tindakan indisiplin seperti membolos, judi dan nyewek….,” tegas Sekda yang disambut tawa ratusan pegawai peserta apel.
“Kepala OPD harus bisa membedakan kinerja bawahannya yang rajin dan malas. Istri Sekda sekalipun atau kepala dinas juga jangan dibedakan. Semua akan dilakukan pengurangan TPP jika penilaian SKP-nya tidak mencapai 80,” jelasnya.
Sidak dilanjutkan ke Dinas Perdagangan di Jalan TMP Kusumajati. Meski tak tampak Kepala Dinas Perdagangan, pembinaan Sekda tetap dilakukan. Karena tidak ada ruangan rapat, pembinaan dilakukan di ruang kerja dengan menambah beberapa kursi. Menurut salah satu Kasi, Gatot, Kepala Dinas Perdagangan M Sukron Samsulhadi tak tampak karena sakit.
Pada kesempatan itu Sekda Toha menekankan pentingnya kontrol atasan kepada bawahan. “Jangan sampai perencanaan hanya diketahui oleh Kasubag Perencanaan saja. Kepala Dinas harus mengetahui semua tahapan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan,” tegasnya.
“Berdasarkan evaluasi tahun 2017, penarikan anggaran menumpuk pada akhir tahun. Hal ini tidak sehat sehingga harus direncanakan merata dalam setiap bulan. Para pegawai harus apel tepat waktu dan bekerja pada jam kerja. Jangan sampai ada lagi penilaian yang hanya mendasarkan pada hasil print out finger print saja. Tampaknya berangkat subuh dan pulang waktu isya tapi hanya sekedar tercetak di finger print saja dan yang bersangkutan menghilang entah kemana”.
Sekda merencanakan akan melakukan sidak ke beberapa OPD sebelum pukul 09.00 WIB agar kenaikan TPP pegawai benar-benar membawa pengaruh yang signifikan pada kinerja birokrasi dan pemerintahan. Kepada Kepala Dinas Kominfo, Sekda Toha mengharapkan untuk melakukan setting ulang finger print ke semua OPD, untuk memastikan semuanya dapat dapat berfungsi dengan baik.@rilis
.jpeg)
