LENSAINDONESIA.COM: Menjelang pergelaran Pilkada Serentak 2018 hingga Pilpres/Pileg 2019 panitia pengawas pemilu (Panwaslu) di Jawa Timur telah terbentuk. Untuk bisa memulai menjalankan serangkaian tugasnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik sebanyak 114 anggota Panwaslu dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.
Anggota Panwaslu tersebut akan mengemban amanah tugas untuk memantau jalannya pemilu selama lima tahun ke depan dengan tugas pertama yakni pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.
Usai pelantikan, Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur) berpesan sejumlah hal kepada para anggota Panwaslu. Salah satunya diminta menjalankan tugas dan melakukan koordinasi yang baik.
“Koordinasi dilakukan dengan kepala daerah bersama forkompimda. Yang pasti harus aktif berkomunikasi dan berkoordinasi,” pesan Pakde Karwo ditemui LICOM usai pelantikan di Ruang Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (28/8/2017).
Menurutnya, berkaca dari pelaksanaan Pilkada serentak 2015 di Jatim telah berjalan dengan baik. Namun ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki.
“Pilkada 2015 (di Jatim) kemarin relatif bagus. Dari basis 2015 itu prosesnya sudah bagus dan transparan. Namun memang ada yang perlu diperbaiki. Khususnya soal kooedinasi,” tegasnya.
Gubernur dua periode ini menegaskan koordinasi yang dimaksud itu yakni dengan seluruh instansi terkait.
“Panwaslu harus aktif datangi kepala daerah yang ada. Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, hingga forum pimpinan DPRD,” imbuh dia.
Ia menjelaskan, koordinasi jaringan tersebut agar dapat saling terbuka, sehingga bisa diambil langkah apa yang perlu didukung.
“Dengan Dandim dan Kapolres ini penting, karena ada Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat) yang bisa memberikan informasi,” pungkas Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.
Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur Sufyanto menambahkan tugas Panwaslu akan berat. Sebab dari segi tahapan, selain Pilgub Jatim juga akan ada Pilkada di 18 kabupaten/kota di Jatim.
“Apalagi nanti Oktober ini juga akan jalan tahapan Pileg/Pilpres yang menurut aturan di Pasal 167 UU Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum, itu tahapannya harus mulai dilakukan 20 bulan sebelum hari pungutan suara. Nah jadwal pelaksanaan Pileg/Pilpres itu April 2019,” ungkapnya.
Jadi, lanjut dia, mulai Oktober 2017 mendatang Panwaslu punya tugas yang beruntun. Tidak hanya menjalankan tahapan Pilgub Jatim 2018 dan Pilkada Serentak 2018 di kabupaten/kota Jatim, tapi juga Pileg/Pilpres Serentak 2019.
“Jadi Panwaslu ini akan menjalankan empat tahapan sekaligus,” tandas Sufyanto.@sarifa
Berikut 114 anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim yang telah dilantik:
