PT Pos akan jadi Holding Logistik BUMN. KAKI : "Sangat diluar Nalar"

kepala-bp-bumn-sekaligus-coo-danantara-dony-oskaria-menggelar-pertemuan-
dengan-direktur-utama-pt-pos-indonesia-yang-baru

Jakarta, 31 Oktober 2026

PT Pos akan jadi Holding Logistik BUMN

KAKI : "Sangat diluar Nalar"

Setelah mengalami gagal bayar sukuk, kasus manipulasi laporan keuangan bahkan laporan tindak pidana korupsi oleh Komite Anti Korupsi Indonesia, muncul wacana bahwa PT Pos akan menjadi Holding BUMN Logistik.

Tentunya wacana ini sangat tidak masuk akal dan diluar nalar. Bukannya memperbaiki tata kelola dan membersihkan PT Pos dari oknum oknum jahat, Danantara malah ingin menularkan kegagalan PT pos kepada BUMN lainnya dengan menjadikannya sebagai induk perusahaan.

Kami menduga ada pihak pihak yang membisikan bahwa PT Pos itu bukan hanya perusahaan tapi sejarah bangsa. Dengan embel embel nasionalis agar supaya aman dari pertanggung jawaban tata kelola yang amburadul.

Kami juga menyadari bahwa PT Pos adalah perusahaan yang bersejarah dan harus dipertahankan. Oleh sebab itu PT Pos juga harus disehatkan secara tata kelola dan dibersihkan dari oknum oknum yang membuat PT Pos diambang kebangkrutan, karena secara bisnis PT Pos memiliki segmentasi yang besar, mulai dari bisnis publik service obligation maupun komersial.

Dalam UU, tindakan manipulasi laporan keuangan perusahaan termasuk dalam tindak pidana sesuai dengan :

1. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001):• Digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan) apabila manipulasi keuangan tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN):• Mengatur bahwa keuntungan atau kerugian investasi BUMN merupakan milik badan usaha tersebut, bukan secara langsung menjadi kerugian/keuntungan negara dalam aspek korporasi murni. Namun, penegakan hukum atas tindakan curang (fraud) atau manipulasi yang dilakukan oleh organ perusahaan tetap dapat diproses jika melanggar prinsip kepengurusan yang baik.
3. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT / Pasal 97):• Direksi wajib menjalankan pengurusan BUMN (yang berbentuk Persero) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

• Apabila direksi dengan sengaja melakukan manipulasi laporan keuangan atau membiarkannya, tindakan tersebut melanggar Pasal 97 ayat (2) UU PT.
• Manipulasi laporan keuangan tidak dapat dilindungi oleh doktrin Business Judgment Rule (BJR) apabila dilakukan dengan itikad buruk, kelalaian berat, atau perbuatan melawan hukum

Lambannya tindakan dari penegak hukum, membuat rencana untuk menyehatkan tata kelola BUMN secara nasional menjadi terhambat.

Seperti yang sudah diketahui bahwa Danantara bersama aparat penegak hukum dan Komisi VI DPR RI tengah menjalankan audit investigatif untuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab, menyetujui, atau membiarkan praktik tersebut berlangsung. Pemerintah memastikan proses restrukturisasi ini dilakukan tanpa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap sekitar 31 ribu karyawan aktif. Tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari penegak hukum, sedangkan Danantara harus terus mengejar target untuk merestrukturisasi dan mentransformasi BUMN sesuai dengan target Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk itu kami Komite Anti Korupsi Indonesia meminta kepada Pihak yang berwenang untuk membersihkan PT Pos dari oknum oknum koruptor sebelum melakukan restrukturisasi dan transformasi perusahaan agar tidak Menularkan perilaku Koruptif kepada BUMN lain.

*Arifin Nur Cahyono