Pintu masuk pemberantasan korupsi itu laporan kerugian negara.
Lagi lagi muncul sebuah polemik baru dalam pemberantasan korupsi.
Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan agar kerugian negara tidak masuk dalam tidak pidana korupsi. Beliau juga bilang presiden setuju dengan usulan tersebut.
Mari kita analisis kasus korupsi di Indonesia.
Dari data KPK tahun 2025, mencatat sebanyak 116 perkara ditahap penyidikan dengan jumlah total 439 perkara diberbagai tahap.
Dan Jumlah OTT sebanyak 11 kegiatan.
Kejaksaan Agung menangani 4.748 kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2025.
Dan melalui berbagai pameran hasil penyitaan hasil korupsi, selalu diwarnai dengan tumpukan uang yang menggunung senilai ratusan triliun.
Sepanjang semester awal 2025, BPK menyampaikan 564 laporan hasil penghitungan kerugian negara yang dimanfaatkan dalam penyidikan (115 laporan di antaranya sudah masuk tahap P21).
Secara tuntutan hampir semua kasus korupsi yang naik ke meja hijau berdasarkan pada adanya "kerugian negara" bahkan dibalik kasus suap menyuap.
Bagaimana dengan usulan bahwa kerugian negara bukan tindak pidana korupsi..??
Bagaimana jika kerugian negara tidak masuk lagi dalam tuntutan perkara korupsi?
Dalam berbagai tindakan yang merugikan negara, tidak semua termasuk dalam tindak pidana korupsi. Keputusan bisnis dalam BUMN yang merugikan tidak semua bisa dimasukkan dalam tindak pidana korupsi.
Pembuktian memperkaya diri secara tidak sah, penyuapan, konflik kepentingan termasuk dalam rangkaian sehingga bisa divonis melakukan tindak pidana korupsi dan dikaitkan dengan UU tipikor.
Contoh : kerugian pada kereta cepat. kerugian pada manajement buruk PT Pos. Kerugian investasi Telkom dibanyak startup.
Tapi banyak juga laporan kerugian bisnis yang berujung pada tindak pidana korupsi. Karena dalam temuan adanya unsur pendukung selain kerugian negara.
Contoh : investasi Jiwasraya dan Asabri, tanihub, kredit Sritex dll
Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia
1. OTT yang ditentang banyak pihak
2. Kerugian negara yang ingin dihapuskan dari tindak pidana korupsi
3. Nepotisme yang dianggap lumrah selama tidak merugikan negara
4. Kerugian negara karena salah kebijakan dianggap bukan tindak pidana korupsi
5. Penyuapan yang sulit dibuktikan, kecuali lewat OTT atau informasi orang yang terlibat
6. Oknum penegak hukum yang justru terlibat dalam suatu perkara
7. Tekanan pada whistleblower dan penegak hukum yang menangani suatu perkara.
Penggunaan "kerugian negara" yang selama ini jadi pintu masuk penyelidikan kasus korupsi maupun penuntutan di Pengadilan ingin dihapuskan. Dampaknya sangat luas, konstruksi hukum juga akan berubah. UU tipikor , UU keuangan negara, UU BPK, UU KUHP, UU administrasi pemerintah, UU pembendaharaan negara yang mencantumkan kerugian negara sebagai tindak pidana korupsi juga akan menjadi lumpuh. Begitu pula dengan recovery kekayaan negara karena adanya tindak pidana korupsi yang merugikan negara.
Hari ini kejahatan KKN sudah kehilangan salah satu artinya, Nepotisme.
Tindakan melawan hukum yang menguntung keluarga dan kroninya sudah tidak dapat dijerat. Contohnya kasus pemilu di kabupaten serang yang melibatkan Mentri. Atau berbagai kepala daerah yang mengangkat keluarganya tanpa proses administrasi yang jelas. Menabrak kaidah hukum yang ada.
Komite anti korupsi Indonesia bukan hanya menentang usulan ini. Tapi juga bersiap kalau benar merugikan negara dihapuskan tindak pidana korupsi.
Kalau memang terjadi, diperlukan pintu masuk baru dalam pemberantasan korupsi.
Seperti Dengan pembuktian harta terbalik. tapi efeknya, Akan banyak sekali penyelidikan dan kepastian hukum menjadi hilang.
Kekacauan pasti terjadi.
Arifin Nur Cahyono
.jfif)
